Berita Terbaru Hari Ini ,- Bila kita telah arti dari kata sukwan atau kepanjangannya yaitu dengan sebutan “ sukarelawan” memang sangat beralasan bagi para pejabat kepala sekolah dan kepala-kepala intasi lainnya pada pemerintahan yang mempekerjakannya untuk memberikan imbalan sealakadarnya, akan tetapi bila kita tinjau kembali dan kita perhatikan dari segi kebutuhan SUKWAN juga sama sepeti PNS sangat membutuhkan penghasilan yang layak.

Hal inilah yang benar-benar harus diperhatikan oleh para pemangku jabatan/kebijakan dimana mereka mengabdikan dirinya. Mereka hanya diperas tenaga dan pikirannya saja tanpa memperhatikan keluarga dan kebutuhannya sehari-hari, apalagi masih banyak dari para sukarelawan yang hanya mengandalkan penghasilan dari sekolah atau intasi lain sebagai guru honorer.

Keluh Kesah Guru Honor dan Sukwan

Mereka sangat prihatin sekali betapa mirisnya nasib mereka yang hanya mendapatkan imbalan 100 sampai 150 ribu perbulan itupun kalo dibayarkan secara rutin setiap bulannya, coba kita bayangkan dan kita pikirkan dijaman sekarang ini apakah mencukupi kebutuhan keluarga  dan untuk operasionalnya setiap hari selama satu bulan…? Hal ini sengaja penulis ungkapkan dengan maksud dan tujuan agar dapat membuka pintu hati para kepala sekolah dan para pimpinan instansi pemerintah lainnya yang merasa mempekerjakan para sukarelawan agar lebih toleransi terhadap nasib mereka.

Karena kalau kita perhatikan dari angka kehadiran atau absensi lebih disiplin sukwan dan honorer jika dibandingkan dengan PNS. Mereka sukwan dan guru honorer bahkan dibebankan untuk pegang kelas atau rata-rata menjadi wali kelas, mulai dari kegiatan nonformal maupun kegiatan informal selalu sukwanlah yang diandalkan tanpa memperdulikan kebutuhannya, setidaknya mereka harus kita hargai berdasarkan pengabdian dan kedisiplinannya.

Bahkan kalau kita cermati dan kita perhatikan dilapangan masih ada saja oknum kepala sekolah yang tega menahan, memotong bahkan menilap hak-hak mereka, seperti contoh dibeberapa SD yang ada dibawah binaan UPTD dan Dinas Pendidikan Dikebupaten Tasikmalya. Dari berbagai sumber yang menjadi dasar penulis mengungkapkan semua ini bukan mengarang atau hanya asal ucap, karena pungsi kami sebagai sosial kontrol yang menjungjung tinggi kode etik jurnalis maka tidak perlu kami sebutkan dimana dan siapa oknum tersebut.

Tentunya hal ini dapat menjadi pelajaran dan dapat diambil hikmahnya supaya menjadi bahan perhatian bagi para kepala sekolah yang berada dalam binaan UPTD dan Dinas pendidikan Kab. Tasikmalaya. Semoga dengan torehan tinta yang penulis kemas ini akan bermanpaat dan menjadi motipasi yang positip untuk saling menghargai dari pekerjaan mereka yang telah meneteskan keringatnya demi terciptanya dunia pendidikan yang bermutu dan bermartabat.