SUKABUMI, Suara Independent

Kerusakan Jalan Yang terjadi hampir di sebahagian besar sepanjang Jl Pelabuhan Dua sangat mengganggu dan membuat masyarakat pengguna jalan tidak nyaman, khususnya pada beberapa titik kerusakan diwilayah kecamatan Cikembar yang sangat parah dan membahayakan bagi pengguna kendaraan yang melintas terutama Motor.
Warga banyak mengeluhkan kondisi jalan rusak, “ini memang jalan yang sudah rusak parah bolong berlubang, apalagi musim hujan ini jadi banyak genangan kubangan air, dan aspal nya sudah terkikis tinggal batuan nya saja.” Pungkas UUS warga desa cikembar.
Dari Informasi Warga Bojong “Kondisi kemacetan kadang terjadi ketika banyak nya angkutan Truk Besar melintas baik Dump Truk maupun Kontener pada Pagi Hari dan di saat bersamaan dengan buruh karyawan pabrik yang akan berangkat kerja maupun pulang sore hari nya “. Papar Iwan, “karyawan pabrik sepatu PT. GSI yang memiliki ribuan karyawan, Pabrik Garmen PT BI (Baju Indah) belum lagi pabrik yang lainnya juga anak sekolah ketika pagi berangkat mengeluhkan kondisi kemacetan ini sehingga terkadang jadi terlambat masuk ”, sambung iwan kepada media Suara Independent.
Masyarakat pengguna jalan berharap pemerintah Daerah khususnya pihak Aparat berwenang baik Kepolisian maupun dishub dapat turun tangan menertibkan truk besar yang melintas bukan pada jam aturan operasional ekspedisi angkutan barang. Kalau merujuk Perda No. 17 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian lalulintas angkutan jalan di kabupaten Sukabumi, pada pasal 6 ayat 3 a berbunyi waktu operasional angkutan barang jenis barang hasil tambang, container dan AMDK dari luar daerah yaitu pk. 19.00 – 05.00 WIB. Pada ayat 3 b berbunyi, waktu operasional angkutan container dan AMDK dalam daerah yaitu pukul 10.00 – 16.00 WIB dan 19.00 – 05.00 WIB, sementara pada pasal 14 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3 diatas maka ancaman pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Keberadaan perda ini seperti mati kutu tak dihiraukan kendaraan ekspedisi atau memang tidak ada sosialisasi sehingga tidak diketahui para sopir dan pemilik angkutan, tentunya menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) untuk mensosialisasikan kepada pihak perusahaan dalam hal ini.
Begitupun Pemerintah Kabupaten perlu benahi AMDAL LALIN Pabrik pada Perusahaan yang ada , masyarakat hanya bisa berharap agar kendaraan Angkutan Berat hanya beroperasi pada malam Hari sehingga dapat meminimalisir kemacetan akibat infrasrtuktur jalan yang rusak ini..
Permasalahan Kerusakan Jalan di sukabumi bukan hal yang baru terjadi termasuk Respon dari masyarakat yang perduli, Audensi tahun 2017 lalu pernah di lakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam wadah organisasi Solidaritas Mahasiswa Sukabumi (Somasi) dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Sukabumi dengan Dinas Bina Marga Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan II Sukabumi, Jawa Barat, di Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi . Pada Saat itu Diungkapkan Ketua Bidang Transportasi dan Perhubungan (Badko) HMI Jawa Barat Aris Rindiansyah bahwa kerusakan jalan yang melewati daerah pemukiman telah mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga dan berharap agar secepatnya dilakukan perbaikan. Bila tidak, maka akan menggunakan hak konstitusi yakni citizen lawsuit dengan melayangkan gugatan kepada sejumlah pihat terkait, Termasuk ke kantor Gubernur dan DPRD Jabar paparan aris di sela-sela audiensi dengan Balai Pengelola Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Jabar, pada Rabu, 1 Maret 2017.
Gugatan itu Didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Sesuai UU pasal 247 masyarakat bisa menggugat penyelenggara jalan jika terjadi kecelakaan atau dirugikan karena jalan rusak. Dan gugatan citizen lawsuit sebelumnya pernah dilakukan warga Bogor menyangkut permasalahan kerusakan jalan.
Hal Lain Yang disoroti Aris dkk menyangkut temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2015 lalu, ada terdapat 7 dari 27 titik ruas jalan provinsi di Sukabumi tidak termasuk dalam kartu inventarisasi barang, padahal ketujuh jalan tersebut telah ditetapkan sebagai milik Pemprov Jabar sesuai Peraturan Gubernur Nomor 111/Keputusan/Admirek-111230/2011. Ketujuh jalan itu meliputi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Gudang di Kecamatan Sagaranten, Jalan Baros-Sagaranten, Jalan Sejahtera, Jalan Cemerlang, Jalan Pembangunan, serta Jalan Pelabuhan. Sehingga Temuan BPK ini dianggap sangat membingungkan dan dinilai rancu, disatu sisi Ketujuh ruas jalan tersebut tidak masuk dalam kartu inventaris barang Pemprov Jabar, Tapi saat terjadi kerusakan diperbaiki sesuai kewenangan Pemprov Jabar.
Pada kesempatan yang sama di Mediasi itu Kepala Seksi Pembangunan Jalan Balai Pengelola Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan II Sukabumi Dinas Bina Marga Provinsi Ruhiyat mengatakan untuk pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan jalan sudah diatur dalam peraturan gubernur, bekerja sesuai pijakan aturannya yakni peraturan gubernur tentang fungsi dan status jalan.

Kerusakan Infrastruktur jalan ini sudah nyata Terasa Dan Terjadi, begitu besar Implikasi Dampak Imbas nya pada sektor yg lain karena existensi jalan sangat diperlukan menjadi urat nadi arus lalulintas penghubung terlebih di sepanjang jalan Pelabuhan Dua khususnya di cikembar ini sudah jadi area Industri dengan banyak nya Pabrik.
Aspirasi masyarakat pada Pihak Dinas Terkait supaya segera bergerak cepat merespon keluhan warga ini sebelum terlambat dan semakin bertambah kerugian dan kerusakan yang ada, disamping juga keselamatan pengguna jalan akan terancam kalau tidak segera dilakukan Perbaikan jalan.
(Dari : Berbagai Sumber)
Penulis: Firman Santosa, SE