Sukabumi, SuaraIndependent.id

SINERGI PETA SILIWANGI SUKABUMI DAN LBMN, Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional, dengan segala peranan nya yang begitu vital  namun demikian bukan berarti tidak ada permasalahan di dalamnya.

Di Indonesia, undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu undang-undang yang berkaitan dengan perbankan yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengatur mengenai kedudukan dan wewenang dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas di bidang perbankan, dan termasuk juga pengawasan di bidang perkreditan.

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah , Perlindungan konsumen Perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik dalam Sistem Perbankan Nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) sangat terkait khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah Bank selaku konsumen.

Melihat keprihatinan akan kasus yang banyak merugikan kepentingan nasabah dan juga ketidakberdayaan nasabah dalam menuntut hak-hak nya, maka LBMN yang menaruh kepedulian berupaya untuk dapat membantu dan melindungi Nasabah, mewujudkan tegaknya peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum nasabah perbankan dari berbagai hal yang merugikan bagi mereka.

Pada kenyataannya Penyelesaian pengaduan nasabah oleh Bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada Lembaga Perbankan dan merugikan Hak-Hak Nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan. Mediasi (Perbankan) adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

LBMN adalah LEMBAGA BANTUAN MEDIASI NASABAH yang  didirikan  tanggal 17 Nopember 2007  di gagas dan didirikan oleh  Pulo Siregar, bermula dari realitas Banyaknya  keluhan-keluhan  Nasabah, ditambah karena kurangnya tingkat kesadaran selaku konsumen akan hak-hak nya, juga terkait dengan rendah nya pendidikan konsumen sehingga kedudukan Nasabah sebagai konsumen Jasa perbankan disini sangat lemah.

Bang Pulo (biasa disapa) dalam pertemuan di jakarta hari kamis 07 Desember 2017  bersama Firman Santosa  Danmen PETA Siliwangi Sukabumi,  menyampaikan: “Bagi Kami penting agar mayarakat mendapatkan edukasi mengenai peraturan perbankan dan hak nasabah sebagai konsumen Produk Bank yang dilindungi oleh Undang-undang. LBMN siap berkolaborasi dengan siapapun termasuk dengan PETA Siliwangi Sukabumi dalam membantu pendampingan kasus Nasabah, Masalah  Pengaduan Nasabah, Mediasi Perbankan, Sistim Informasi Debitur, BI Checking, dll”. Pungkasnya pada suara Independent.

Pulo Siregar di kantor LBMN yang beralamat  Jl. Jenderal Ahmad Yani  Utan Kayu Utara  Jakarta Timur, pada pertemuan itu secara panjang lebar menyampaikan tentang Visi Misi, maksud dan tujuan LBMN ini didirikan.

Sekilas Visi Misi Dan Tujuan  LBMN

Visi  : Menjadi Lembaga Mediasi Perbankan yang Non Komersil namun  Kredibel dari waktu ke waktu, dengan tetap menjunjung tinggi azas  Netralitas dan Independensi.

Misi :   Mendorong kesetaraan antara Debitur dengan Kreditur sesuai hak dan kewajiban masing-masing.

Maksud dan tujuan pendirian LBMN  adalah  intinya mendorong supaya Nasabah dapat mempergunakan  haknya sebagai nasabah yang kadang mereka tidak tahu, tidak mengerti atau tidak percaya diri untuk menggunakannya, Mendampingi dan atau mewakili nasabah yang ingin  melakukan laporan Pengaduan yang dimungkinkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 tentang Pengaduan Nasabah, Mendampingi dan atau mewakili nasabah dalam   melakukan upaya-upaya Mediasi yang dimungkinkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan,  Mendampingi dan atau mewakili nasabah yang ingin melakukan BI Checking sendiri yang dimungkinkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistim Informasi Debitur.

Cakupan wilayah penanganan LBMN ini mencakup seluruh wilayah yang ada di Indonesia. (fims)