JAWARA (Jaringan Aspirasi Warga Sukapura ) adalah organisasi Lembaga Sosial Masyarakat yang aktip menyuarakan aspirasi masyarakat. Khususnya dalam hal penegakan hukum dalam kasus kasus penyelewengan dana/korupsi.

Suaraindependent.id – Rajapolah 6 April 2017 Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini melakukan audensi dengan pihak Kejari Kabupaten Tasikmalaya yang berkenaan dengan kelanjutan proses pengadaan meubelair.

Peralatan dan perlengkapan kantor Tahun Anggaran 2010 – 2012 pada pemkab Tasikmalaya. Audensi dilaksanakan hari kamis 6 april 2017 dari pukul 09 sampai dengan pukul 11. Lembaga Sosial Masyarakat/ LSM- JAWARA menyesalkan press relise kasie pidsus kejari Tasikmalaya. Yang dimuat pada salah satu surat kabar dan diexpose di internet/medsos yang menyatakan kejari sedang melakukan penyelidikan untuk mencari tersangka baru dalam kasus tersebut.

Baca juga : Hubungan Kode Etik dan Undang-Undang Pers

Jika demikian. Kejari mundur kebelakang padahal dalam Surat Dakwaan dijelaskan bahwa JM telah melakukan tindak pidana korupsi, bersama tersangka AS selaku PPK. Begitu juga dalam surat tuntutan hukum jaksa menuntut JM telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi bersama AS. Dan tuntutan jaksa tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa JM dihukum 15 bulan penjara, potongan masa tahanan terbukti melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Apabila jaksa kembali melakukan penyelidikan sangat disayangkan dengan kinerja jaksa karena penyelidikan itu berarti masih mencari calon tersangka padahal tersangka sudah jelas.

Dalam hal ini JAWARA minta kejelasan tentang akan menuntaskan kasus meubelair dngan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa kasus meubelair tersebut adalah ilegal yang dilaksanakan oleh CV.Mitra sejak TA 2010 semasa Bupati TFH.  Sekda Abdul kodir dan kabag umum Yana kemudian diteruskan oleh Bupati.

2. Ketika Sertijab TFH ke URU masih ada hutang yang belum dibayar kepada CV Mitra sebesar Rp 2,1 M.

3. Pembuatan meubelair terus diproduksi oleh Cv.Mitra disamping pengadaan barang lainnya sesuai pesanan Pemkab Tasikmalaya.

4. Bulan april 2012 Cv Mitra menggugat Bupati URU dan staf sebesar Rp 9.1 M. Atas sisa hutang yang belum dibayar kepada cv mitra, kemudian diadakan negosiasi sampai dengan 4,1M dengan janji akan dibayar paling lambat Desember 2012. Namun URU tidak melaksanakan janjinya dan JM dkk menggugat URU karena rumah mereka pada saat itu akan disita oleh cv mitra. Tapi JM jadi tersangka dan ditahan di lapas tasikmalaya.

5. Penggantian kajari tasikmalaya dan dua orang kasie bukan alasan memundur mundur waktu. Karena pasal 2 ayat (3) UU No.16 tahun 2016 tentang kejaksaan mengatakan : Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (on undbaraheight) artinya kejaksaan harus menyatu dalam tata pikir. Tata laku dan tata kerja kejaksaan.

6. Kejari tasikmalaya juga harus menyidik gratifikasi dari direktur cv mitra, pada pejabat dan pimpinan pemkab tasikmalaya. Yang cukup tinggi baik berupa uang,barang maupun renovasi rumah pejabat sebagai mana bukti autentik yang ada.

Demikian disampaikan oleh A Ramdan Hanapiah ketua umum JAWARA. Nandang Setiawan sekretaris umum dan H Nanang Nurjamil selaku penasehat JAWARA,  serta kepala kejari tasikmalaya yang baru menjabat pun menyambut gembira dan sangat berterima kasih atas masukan dari Jaringan Aspirasi Warga Sukapura (JAWARA) beliau siap untuk menindak lanjuti kasus ini secepat mungkin.(W007)