Semua peraturan perundangan, mengisyaratkan setiap badan public berkewajiban memberikan layanan informasi yang efektif dan efisien. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan.

Suaraindependent.id –  Peraturan (Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, PP Nomor  61 TAHUN  2010 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008. Peraturan komisi inpormasi, Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik. PERDA Kabupaten  tentang keterbukaan informasi public) Semua peraturan perundangan, mengisyaratkan bahwa setiap badan public berkewajiban memberikan layanan informasi yang efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya setiap Badan Publik diwajibkan membentuk dan mengangkat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public. Dizaman serba terbuka ini UU tersebut telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi Namun beda hal ketika Peraturan Perundangan diatas tidak dilaksanakan dengan alasan apapun (belum ada sosialisasi. Belum ada arahan dan pembinaan, dsb).

Terjadi sebuah kondisi tidak adanya kepastian hukum ketika masyarakat mempertanyakan informasi yang berkaitan dengan Dana Desa dan Banprov JABAR untuk Infrastruktur Pedesaan (misalnya). Ketika kepala desa dimintai Laporan Pertanggung jawaban tentang  Dana Desa dan BANPROV IP. Sebagian kepala Desa menjawab, bahwa itu bukan informasi yang boleh diakses public. Tetapi tidak ada argument hukum dalam pernyataannya. Bahkan ketika dipertanyakan apakah sudah dibentuk PPID. Kepala Desapun menjawab sangat singkat, ( belum) jelas ini adalah pelanggaran terhadap perintah peraturan perundang-undangan.

Buktinya ketika salah satu warga Garut meminta Informasi tentang Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa dan Banprov IP di Desa desa  dengan mengajukan surat permohonan transparansi LPJ Dana Desa Tahap 1 dan BANPROV IP. Hanya sebagian Desa yang menjawab, itupun tidak resmi dan tidak mengandung kepastian serta argumentasi hukum yang pasti. Bahkan ketika dikonfirmasi lewat telepon sebagai atasan Kepala Desa menyatakan bahwa ini tidak perlu dijawab pertanyaannya. Bagaimana dengan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 yang menyatakan bahwa ;  Setiap orang berhak memproleh Informasi public dengan cara melihat,dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.

Badan public wajib memenuhi hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) melalui. Pengumuman Informasi Publik, dan  Penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan. Mari kita kaji kembali pelaksanaan seluruh peraturan perundangan diatas. Tidak menutup kemungkinan disetiap SKPD, BADAN dan DINAS di tiap Kabupaten. Diduga belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan aturan tersebut.

ketentuan Pidana pada pasal 52 UU No 14 tahun 2008

Yang menyatakan bahwa  badan public yang dengan sengaja tidak menyediakan,  memberikan dan / atau tidak menerbitkan informasi public secara berkala. Informasi public yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi public yang wajib tersedia setiap saat. Dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai peraturan perundangan ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Baca juga : “Maenpo” yakni seni beladiri Cianjur yang akan tampil di Unesco

Dalam kondisi dilematis ini 3 SKPD diduga paling bartanggung jawab Pertama. Inspektorat, diman setiap tahun dilakukan Audit, dan salah satunya audit kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Lalu kemudian kenapa setelah 9 tahun undang undang ini berlaku tidak satupun hasil pemeriksaan inspektorat mengarah ke pelanggaran UU No. 14 tahun 2008 dan segala peraturan perundangan pelengkapnya.

Kedua: hubungannya dengan desa apakah memang tidak ada pembinaan dari BPMPD Kabupaten terhadap para kepala Desa dan camat dalam pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 dan pengawasannya. Sebagai bentuk tanggungjawab BPMPD dalam membina bawahannya.

Ketiga: Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai PPID Kabupaten yang bertanggungjawab atas pelaksanaan, pengawasan. Dan penata usahaan Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. PP NO 61 TAHUN 2010 tentang peraturan pelaksanaan UU No 14 tahun 2008. PERATURAN KOMISI INFORMASI NO 1 TAHUN 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik. PERDA Kabupaten  tentang keterbukaan informasi public. Kami berharap bupati  untuk segera membenahi kekacauan dan tidak disiplinnya Badan Publik ini dalam pelaksanaan UU NO 14 tahun 2008, dan segala peraturan pelengkapnya.