proyek yang di kerjakan pemborong

proyek yang di kerjakan pemborong

 Pemborong proyek mengerjakan pembangunan jalan antar kabupaten secara asal-asalan. Salah satunya pembangunan jalan didaerah kecamatan bungbulang-mekarmukti

Suaraindependent.id. Lemahnya pengawasan terhadap keberadaan pemborong nakal yang kerap mengerjakan pengerjaanya secara asal-asalan, membuat sejumlah proyek yang di kerjakan tampak tidak maksimal, salah satunya  pembangunan jalan kabupaten antara kecamatan  bungbulang – Mekarmukti, yang di kerjakan oleh PT ADHI DAYA KARSA WIBAWA, nilai kontrak Rp 10.224.678.000.00; pada tahun 2015 dan kini tampak mengalami kerusakan yang sangat parah,

Sementara yang jadi pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab, atas kegagalan dalam pembangunan jalan tersebut,  padahal undang-undang  telah mengatur,

Dalam pasal 25 UU No18 tahun 1999, tentang jasa kuronstruksi menerangkan bahwa : pengguna jasa dan penyedia jasa, wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan,

lihat juga : Jalan Cimanisan ke Warung Peuteuy Rusak Memprihatinkan

Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa  sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tentukan terhitung sejak awal penyerahan ahir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 tahun

Di pasal 26 di pertegas lagi dengan ayat yang berbunyi : jika terjadi kegagalan bangunan yang di sebabkan karena kesalahan perencanaan atau pengawasan konstruksi, dan hal tersebut  terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana  atau pengawas konstruksi  wajib bertanggung jawab sesuai bidang profesi dan dikenakan ganti rugi,

Jika terjadi kegagalan bangunan yang di sebabkan  karena kesalahan  pelaksana konstruksi dan dalam hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggungjawab sesuai bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

Dalam pasal 43 dalam UU  No.18 tahun 1999 juga berbunyi :

(1),barangsiapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan  keteknikan dan mengakibatkan kegagalan bangunan dikenai pidana  paling lama 5 (lima ) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 % dari nilai kontrak

(2) barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi  yang bertentangan atau tidak sesuai ketentuan  teknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau bangunan  dikenakan pidana paling lama 5 (lima ) tahun penjara atau dikenakan denda 5 % dari nilai kontrak

(3)  Barangsiapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain  yang melaksanakan pekerjaan  konstruksi  melakukan penyimpangan  terhadap ketentuan teknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan  konstrusi atau kegagalan bangunan  dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 10 % dari nilai kontrak.

 

Adapun pasal demi pasal pada UU No 18 tahun 1999Tentang jasa pelaksana konstruksi tindakan atas kelalaian dari suatu pekerjaan yanng menyimpang dari aturan dan UU tersebut di atas konsekwensi atas tindakan dapat di kenakan sangsi denda menurut hukum yang berlaku.

Larangan praktek monopoli

Perpres No 4 tahun 2015 perubahan ke empat atas perpres  No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah UU No 18 tahun 1999 tentang jasa konstruki pasal 22 UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan UU N o 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi , sebagianya  tidaklah berlaku bagi mafia proyek yang dilakukan oleh oknum aparat ULP/ pokja dan oknum kontrator,

Pertanggungjawaban atas UU No 18 tahun 1999, pasal 25,26,43, dan UU No 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi.

lihat juga : Kendaraan Bermuatan Overtonase Jadi Pemicu Keruksakan Jalan Provinsi di Tasik Selatan.